Kabarbelanda.com, Den Haag – Masalah banjir di Kota Metropolitan Jakarta tak kunjung selesai jadi pembicaraan. Berbagai forum diskusi memberikan masukan bagi penyelesaian masalah kota yang dari awal berdiri sudah rawan banjir ini. Salah satunya, Table-Top Discussion bertema “Kolaborasi dalam Penataan Ruang yang Adaptif dan Inklusif untuk Pengelolaan Banjir di Kawasan Metropolitan Jakarta”.
Diskusi yang merupakan hasil kerja sama antara peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (SESPARLU) ke-69 dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag, dan Indonesian Diaspora Network the Netherlands (IDN-NL), serta anggota masyarakat diaspora Indonesia di Belanda ini, melahirkan peluang kerja sama bilateral penanganan banjir. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi salah satu rujukan untuk pengembangan dan keberlangsungan hubungan Indonesia-Belanda dalam bidang tata air.
Dalam diskusi yang digelar secara daring lewat Zoom Meeting ini, akhir bulan lalu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas, mengatakan, rintik hujan tak pernah bertanggung jawab atas banjir, karena banjir adalah tanggung jawab kita bersama. Dubes Mayerfas, saat membuka diskusi ini, menggarisbawahi pentingnya pentingnya kerja sama dalam penanganan banjir lintas sektor, bahkan lintas negara.
Sedangkan Dubes Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns, dalam presentasinya yang bertajuk, “Realizing an Adaptive Spatial Policy: Flood Management in Jakarta”, menyampaikan berbagai inovasi dan teknologi terkait pengelolaan tata air di Belanda, yang memungkinkan pengendalian dan pengelolaan banjir dengan baik, kendati secara geografis Belanda berada 6 meter di bawah permukaan laut pada titik terendahnya.
Turut hadir dalam diskusi ini, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, H. Marullah Matali. Marullah menegaskan bahwa pengendalian banjir di Ibu Kota memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan koheren, sehingga membutuhkan pembagian peran dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah: Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, yang merupakan daerah penyangga Jakarta.
Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari Policy Brief “Dealing with Greater Jakarta Floods in Times of Climate Change” yang telah diluncurkan pada 10 September 2021, di Belanda. Policy Brief dimaksud merupakan kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) antara akademisi, praktisi dan mahasiswa dari Indonesia dan Belanda pada Februari 2020. FGD diinisiasi TYK research & action consulting dan Liveable Cities IDN-NL.
