Deijle mengaku sangat kecewa dengan penolakan yang disampaikan Menteri Sander Dekker, seperti dilansir NOS, sebuah media online di Belanda awal bulan ini.
Pada Februari 2021, Komite Joustra menyimpulkan bahwa telah terjadi “pelanggaran serius secara struktural” dalam proses pengadopsian anak-anak dari luar negeri. Komite ini dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran pengadopsian anak dari luar negeri
Selama bertahun-tahun, pemerintah Belanda menutup mata dengan tidak mengambil tindakan apapun meskipun mengetahui adanya pelanggaran pengadopsian. Misalnya, perdagangan dan penyelundupan anak. Setelah laporan dipublikasikan, semua proses adopsi antarnegara ditangguhkan.
Tak Ada Anggaran untuk Pencarian Individu
Menurut Dekker, pemerintah memang memiliki tanggung jawab secara moral untuk mendukung anak-anak adopsi dalam mencari asal-usul mereka, namun tidak dalam hal dukungan secara finansial untuk pencarian individu.
Dekker menjelaskan, pemerintah akan mengalokasikan dana sebanyak 36,4 juta euro selama lima tahun ke depan, dengan maksud menawarkan dukungan bantuan hukum dan bantuan psikososial untuk anak-anak adopsi. Mereka juga dapat mengakses file adopsi dan informasi orangtua.
Editor: Tian Arief
