Di kota Amsterdam, contohnya. Waktu tunggu mendapat rumah sosial saat ini rata-rata 15 tahun. Semua ini disebabkan lalainya pemerintah Belanda mendukung pembangunan perumahan. Ini dimulai saat terjadinya krisis keuangan tahun 2008. Saat itu proyek-proyek pembangunan banyak yang dihentikan, diikuti pembubaran Kementrian Perumahan Rakyat tahun 2010. Pemerintah memandang kementrian ini sudah tidak diperlukan lagi, karena masalah perumahan rakyat dianggap sudah teratasi.
Pada 2013, koperasi perumahan yang menyewakan rumah sosial diwajibkan membayar pajak untuk setiap rumah sosial yang disewakan. Akibatnya, koperasi-koperasi perumahan banyak kehilangan pemasukan dan tidak punya dana untuk membangun perumahan-perumahan baru.
Pengembang wajib sisihkan keuntungan untuk rumah sosial
Perumahan-perumahan rakyat dibangun oleh koperasi perumahan sebagai pengembang perumahan, dengan izin gemeente (kotapraja). Pada umumnya koperasi perumahan diizinkan membangun dengan syarat sepertiga dari jumlah perumahan yang dibangun dalam satu proyek harus ditujukan untuk sektor perumahan sosial. Ini artinya, mereka harus rela menyisihkan keuntungan dari pembangunan proyek rumah mahal untuk mendukung perumahan bagi rakyat kecil.
Perumahan sosial ini bisa berupa rumah jual sosial atau rumah sewa sosial. Rumah jual sosial adalah rumah yang harganya sekitar Eur 220.000 (sekitar Rp 3,7 milyar) yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Kebanyakan koperasi perumahan ini memilih untuk membangun rumah jual sosial, karena untuk rumah sewa sosial, mereka harus membayar pajak.
Waktu tunggu makin lama
Comments are closed.