Tantangan kedua adalah soal distribusi. Kalau didatangi satu persatu tidak efisien. Kemudian KBRI Den Haag menggunakan kombinasi dari jaringan masyarakat. “Jadi kami mengirimkan bantuan kepada tiap perwakilan organisasi atau jaringan komunitas. Lalu, kami juga coba mengumumkan melalui media sosial, bagi siapa saja warga Indonesia yang terpapar COVID-19-19, silahkan ajukan permohonan bantuan ke KBRI. Nah jumlahnya jadi membludak. Ini juga agak sulit memantaunya,” kata Lucky.
Lucky menjelaskan, semua pendistribusian bantuan COVID-19 ini, harus jelas penerimanya. “Soalnya, karena pengadaan bantuan ini kan menggunakan uang negara, jadi kami juga sangat berhati-hati menggunakannya. Tentu harus ada akuntabilitinya (pertanggungjawabannya). Padahal setiap orang yang menerima bantuan harus ada feedback-nya,” jelas Lucky.
Secara formalitas, KBRI Den Haag meminta warga Indonesia yang terpapar COVID-19 ini mengajukan permohonan bantuan logistik melalui email. Kemudian dari email itu diproses, untuk kemudian bantuan yang dikirim melalui pos atau diantarkan langsung. Sejauh ini, yang lebih sering adalah mengantarkan langsung, karena selain bisa didokumentasikan, juga bisa sekalian melihat kondisi warga Indonesia, meskipun dari jauh. Jika sedang tidak ada orang di rumah, petugas akan meletakkan paket bantuan itu di depan rumahnya.
Awalnya, bantuan logistik bagi pasien COVID-19 ini, baru bisa dilaksanakan pada semester ke dua tahun 2020. Karena saat itu pemerintah pusat memberikan prioritas anggaran COVID-19 secara nasional.
